Diduga terjadi mark up proyek dan indikasi KKN di Dinas Pendidikan, DKI PERISAI dan BIMA Geruduk Balaikota DKI.

Jakarta – Puluhan Aktifis Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam gerakkan tangkap sekdis dinas pendidikan Provinsi DKI Jakarta, senin 09/09/2019. Dua Organisasi kepemudaan yaitu Perisai (pertahanan Ideologi Syarikat Islam) dan Barisan Insan Muda (BIMA) melakukan aksi gruduk depan balaikota DKI Jakarta.

Pejabat BPPBJ tersebut diduga melakukan monopoli pekerjaan. Serta adanya dugaan bermain proyek bersama Sekdis Susi Nurhayati serta banyak janji kepada kontraktor, ” Ujar Mochammad Happi salah satu orator Aksi.

Lanjut Happi, kami melihat ada dugaan beberapa titik proyek terjadi mark up korupsi yang merugikan pemerintahan DKI Jakarta dan mensinyalir bahwa proyek2 ini merupakan upaya jahat dalam pengembalian modal pribadi sekertaris dinas saat suksesi kepala dinas pendidikan memenangkan lelang jabatan.

Setelah mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta namun belum ada tanggapan gabungan ormas anti KKN memutuskan untuk turun gunung bersama-sama untuk menyampaikan tuntutanya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera memecat Kepala BPPBJ Blesimiyanda dan Susi Nurhayati Sekertaris Dinas Pendidikan.

Jojo koordinator dari PERISAI menjelaskan bahwa kedekatan antara kepala BPPBJ, sekertaris dinas pendidikan dan kepala dinas pendidikan dalam proyek pengadaan barang perlu di selidiki, ketiga orang ini seperti segitiga bermuda, yang sewaktu waktu dapat menenggelamkan Kapal di lautan.

“kami mendapat informasi bahwasanya pejabat dinas pendidikan memberikan banyak janji kepada kontraktor, dan di lingkungan BPPBJ terjadi monopoli pekerjaan, serta adanya dugaan kongkalikong proyek bersama Sekretaris Dinas Pendidikan, Susi Nurhayati.” Tambah jojo

Ada dugaan beberapa titik proyek melakukan markup korupsi yang merugikan pemerintahan DKI Jakarta. Kelakuan pejabat di lingkungan BPPBJ serta Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tersebut telah menampar muka pemerintahan provinsi DKI Jakarta.

Padahal, pemerintah provinsi DKI Jakarta memiliki program pemberantasan korupsi yang perlu kita dukung. Punya program menciptakan pemerintahan yang bersih yang sangat perlu kita dukung. Jangan sampai dengan permainan ‘kotor’ segelintir orang membuat muka pemerintahan provinsi DKI Jakarta tercoreng.

Semboyan menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN, menciptakan pemerintahan yang pro terhadap rakyat hanya sekedar mulut manis saja dari Gubernur DKI Jakarta.
adapun tuntutan PERISAI dan BIMA antara lain:

1. Mendesak Gubernur DKI Jakarta segera Pecat Kepala BPPBJ dan Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta

2. Meminta KPK RI untuk menyelidiki secara tuntas oknum-oknum yang melakukan praktek korupsi dan merugikan negara pada pemprov DKI Jakarta , Khususnya Internal BPPBJ dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta

3. Kami dari PERISAI mengutuk dan melawan keras segala bentuk praktek
KKN dan Pelanggaran hukum dimanapun yang merugikan keuangan pemprov DKI. (*)