PP Perisai : pemerintah perlu mengawal pelaksanaan CSR PLTU Jepara dan transparansi pelaporan CSR melalui mekanisme audit CSR.

Jakarta- Pemuda dan mahasiswa jepara yang tergabung di Pertahanan Ideologi sarekat Islam menggeruduk kantor kementrian ESDM, menuntut keadilan pemerataan energi dan pembangunan lampu penerangan jalan (26/8/19).

Kedatangan mereka dengan membentangkan spanduk bertuliskan Copot Menteri EDSM dan menuntut jalur penghubung kecamatan Kembang Hingga Kelet kecamatan Keling dan Jalur Masuk ke pedesaan di pasang lampu penerangan jalan.

harjono koordinator aksi, mengatakan bahwa pemasangan lampu jalanan dapat menjadi langkah percepatan pembangunannya yang merata di seluruh wilayah jepara berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025.

“jika jalur-jalur penghubung dan akses masuk ke desa-desa diberikan penerangan jalan maka akan banyak Manfaat yang bisa diperoleh dalam proses percepatan pembangunan diantaranya yaitu meningkatkan gerak perekonomian masyarakat desa, dapat menekan angka kriminalitas, mengurangi potensi kecelakaan lalulintas, meningkatkan pendapatan daerah, dan lain-lain.” Ujar harjono

Saat menyampaikan tuntutannya di hadapan perwakilan ESDM, dia mengatakan Tidak perlu ada perdebatan tentang siapa yang bertanggung jawab tentang proses pengadaan lampu penerangan jalan. Jika pemerintah daerah kabupaten jepara dan pihak PLTU bersama-sama membangun komitmen tentang percepatan pembangunan di jepara maka solusi tersebut akan mudah diatasi.

harjono menyampaikan bahwa pemerintah perlu mengawal pelaksanaan CSR dan pemberdayaan masyarakat agar dapat dicapai program yang berkesinambungan dan terprogram dengan baik, selain itu pemerintah diharapkan mampu berperan lebih dengan adanya transparansi pelaporan CSR melalui mekanisme audit CSR.