Sekjend PERISAI : masyarakat jangan terpancing dengan berita-berita negatif yang bertujuan merusak persatuan.

JAKARTA,  – Sekretaris Jendral Pimpinan Pusat Pertahanan ideologi Sarekat Islam (PP PERISAI) Harjono, menegaskan bahwa pemerintah republik Indonesia harus  memberikan jaminan keamanan terhadap mahasiswa papua di seluruh wilayah Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Harjono usai melakukan dikusi mingguan Bersama pengurus organisasi serumpun syarikat islam tentang masalah stabilitas keamanan di wilayah indonesia Senin malam (19/8/2019).

“Pemerintah harus memberikan jaminan terhadap anak bangsa sepenuhnya untuk terpeliharanya stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia,” ujar harjono.

Di ketahui bahwa dalam rapat mingguan tersebut, pengurus organisasi serumpun syarikat islam yang notabene representatif perwakilan mahasiswa yang berasal dari Jawa tengah, Sulawesi, Sumatra, jawabarat, DKI Jakarta juga turut hadir

Senada dengan yang disampaikan Ketua lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua, Lenis Kagoya dalam rilisnya hari ini bahwa diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat. Dengan jaminan keamanan itu, diharapkan tidak akan menganggu proses pendidikan yang ditempuh oleh mahasiswa Papua di berbagai daerah di Indonesia.

Menurut harjono dalam UUD pasal 28 G ayat 1 UUD 1945 jelas dikatakan bahwa seluruh warga negara akan mendapatkan perlindungan dan kebebasan atas rasa aman

“Harus kita ingat bahwa, Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Ujar harjono

Selain itu dia juga meminta kepada masyarakat agar tidak terpancing dan terpengaruh dengan berita-berita negatif yang bertujuan merusak persatuan, kedamaian, dan kebersamaan sebagai bangsa bermartabat.

harjono yang juga salah satu staf Ketua di DPP KNPI pimpinan Haris Pertama, menyarankan agar aparat keamanan baik TNI maupun Polri untuk melaksanakan tindakan persuasif dan terukur terhadap mahasiswa dan masyarakat papua.

Menurutnya Aksi unjuk rasa yang digelar di Manokwari merupakan bentuk protes terhadap tindakan persekusi dan rasisme yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) dan oknum aparat terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang.