PERISAI akan geruduk Balaikota mendesak Gubernur DKI tutup Diskotik Top 10

Jakarta- PERISAI yang notabene adalah Organisasi serumpun Syarikat Islam (SI) mendesak Pemerintahan Provinsi dan Polda Metro Jaya untuk menutup dan melakukan penyelidikan terhadap Top 10 yang diduga sebagai tempat peredaran narkoba dan prostitusi.

“Kami mendapatkan laporan dari masyarakat tempat hiburan malam Top 10  di Jakarta Barat yang diduga menjual narkoba jenis ekstasi dan praktik prostitusi. Ironisnya narkoba tersebut dijual secara bebas oleh waiters atau pelayan tempat hiburan malam,” ujar Muhammad Hapi, koordinator lapangan dalam konferensi pers di Rumah Kebangsaan HOS Tjokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (08/8/19).

Selanjutnya, Muhammad Hapi yang juga Sebagai Panglima Pertahanan Ideologi Sarekat Islam menambahkan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan telah mengeluarkan janji politik pada saat masa kampanye yang akan menutup tempat hiburan malam yang melanggar Pergub No.18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Usaha Pariwisata.

“Pemprov DKI sedang mati suri kenapa kami katakan demikian, selama ini banyak temuan yang mengungkapkan bahwa ada sejumlah pelanggaran yang telah ditemukan/ laporkan di beberapa tempat hiburan. Namun tidak ada tindak lanjut dari pemprov DKI dan dinas pariwisata terhadap tempat hiburan malam yang melanggar aturan tersebut,” tambahnya.

Menurut keterangannya bahwa Dengan meti suri nya pemprov DKI maka Organisasi Serumpun Syarikat islam yaitu PERISAI (Pertahanan Ideologi Syarikat Islam) akan turun Aksi dengan Tuntutan:

  1. Meminta Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies R. Baswedan Untuk Menutup Diskotik Top 10 Karena Terindikasi Merupakan Tempat Prostitusi dan peredaran Narkoba
  2. Cabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP ) Diskotik Top 10 Yang Telah Melanggar Pergub No.18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Usaha Pariwisata.
  3. Copot kepala Dinas Pariwisata Yang Telah Melakukan Pembiaran Terhadap Pelanggaran Pergub No.18 Tahun 2018

M.Hapi menuturkan Dalam konteks seperti ini sudah sepatutnya Dinas pariwisata tegas karena  banyak temuan yang juga menjadi laporan dari masyarakat. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 74 Tahun 2005 terkait pengunjung yang belum berumur 21 tahun dan terkait aturan hukun tentang Jadwal Operasi Tempat Hiburan Malam. Namun pada kenyataanya dilapangan banyak sekali kalangan ABG yang bisa keluar masuk bebas akibat Mati Suri nya tupoksi dari Dinas Pariwisata dan Satpol PP.

“Harus ada penindakan tegas dari dinas pariwisata DKI, Harusnya langkah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta adalah segera membuat surat rekomendasi pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) atau izin usaha Top 10 yang melanggar aturan tersebut kepada Dinas PTSP,” ujar M.hapi.

Ia mengungkapkan peredaran narkoba di tempat hiburan malam tidak bisa terbendung karena diduga kurang tegasnya aparatur hukum dalam melawan penyakit masyarakat.

“Narkoba merupakan lawan bagi bangsa kita, sudah banyak kasus tempat hiburan malam menjadi pusat peredaran narkoba, kami juga menduga tempat hiburan malam Top 10 di jakarta barat melakukan operasi peredaran narkoba. Oleh karenanya kami juga meminta Polda Metro Jaya dan BNN DKI melakukan penyelidikan secara masif untuk tempat tempat tersebut,” tutup M.Hapi.